Berhenti Menunggu, Mulai Menentukan Nasib: Menggali Ruh Saemaul Undong dalam UU Desa
Pernahkah Anda merasa kita terjebak dalam pola pikir “tunggu-tunggu”? Tunggu kebijakan pusat, tunggu dana bantuan cair, atau tunggu konsultan datang mendampingi. Seolah tanpa “ketukan palu” dari atas, tangan kita mendadak kaku untuk membangun rumah kita sendiri.
Di tengah gairah implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014, Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas. Namun, bantuan dana desa (yang kini mencapai plafon miliaran rupiah) bisa menjadi mubazir jika desa hanya menjadi objek administrasi, bukan subjek pembangunan. Kita butuh arah yang jelas (clear direction), bukan sekadar bagi-bagi “kue” pembangunan.
Belajar dari Saemaul Undong: Bukan Sekadar Hibah
Saemaul Undong, Semua Berawal dari Desa
Mari menengok ke Korea Selatan pada era 1970-an. Melalui gerakan Saemaul Undong (SU), Presiden Park Chung-hee tidak memanjakan 33.267 desanya dengan uang tunai tanpa syarat. Ia mengirimkan semen dengan tantangan: “Jadikan ini jembatan atau irigasi yang berguna, atau kami tidak akan membantu lagi.”
Kunci sukses Korea bukan pada jumlah semennya, melainkan pada revolusi mental. Sebelum infrastruktur dibangun, mereka menyiapkan 680.000 kamp pelatihan untuk mengubah pola pikir rakyatnya. Semangatnya jelas: Can-do attitudeāberjuang untuk diri sendiri, tetangga, dan desa.
Tantangan UU Desa: Antara Administrasi dan Transformasi
Indonesia saat ini memiliki lebih dari 74.000 desa. Namun, ada risiko besar yang membayangi:
Gagap Kelembagaan: Perebutan kewenangan antar kementerian seringkali membingungkan pelaksana di lapangan.
Ketergantungan pada Konsultan: Banyak desa yang hanya membayangkan “indahnya menerima hibah” namun belum dibekali instrumen implementasi yang memadai, sehingga hanya bergantung pada pendampingan administratif.
Krisis Roh Gerakan: Apakah UU Desa ini digerakkan oleh Democratic Driven (sekadar bagi-bagi dana) atau Economic Driven (sebagai pengungkit pemberdayaan ekonomi)?
Tanpa roh self-help dan self-reliance (kemandirian), dana stimulan ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya akan menjadi beban akuntabilitas yang berujung pada masalah hukum bagi aparat desa, bukannya transformasi sosial.
Ā 
Kemandirian adalah Marwah, Bukan Isolasi
Di Gerakan Mandiri Bangsa, kami percaya kemandirian adalah soal Marwah. Seperti gerakan One Village One Product (OVOP) di Jepang yang menghasilkan 300 komoditas unggulan, atau keberhasilan industri kerupuk di Sidoarjo, kemajuan sejati dimulai dari kompetensi inti desa.
Kemandirian bukan berarti menutup diri. Ia adalah harga diri untuk berkata, “Kami mampu mengelola sumber daya kami sendiri.” Kedaulatan sejati lahir ketika sebuah komunitas tidak lagi bisa “dibeli” karena mereka sudah berdaya secara ekonomi dan mental.
Pekerjaan Rumah Kita: Menjadi Pemain, Bukan Penonton
Transformasi desa membutuhkan lebih dari sekadar aturan main. Kita butuh:
Kepemimpinan yang Kuat: Yang memimpin gerakan dari tingkat tertinggi hingga akar rumput.
Pusat Pelatihan Profesional: Untuk menyiapkan penyuluh dan masyarakat yang kompeten.
Evaluasi yang Transparan: Bukan sekadar laporan di atas kertas, tapi dampak nyata pada ekonomi warga.
Ubah cara pandang kita. Berhenti mencari pahlawan di luar sana. Pahlawan itu ada pada aparatur desa yang jujur, anak muda yang inovatif, dan warga yang mau bergotong royong tanpa menunggu instruksi.
Sebab pada akhirnya, marwah sebuah bangsa hanya bisa dijaga oleh tangan-tangan yang mandiri. Kemandirian adalah harga mati.
#SelfReliance #EconomicSovereignty #SaemaulUndong #CommunityEmpowerment #GerakanMandiriBangsa
Referensi Pendukung:
Sindo News (25 Juni 2015): “Saemaul Undong, Semua Berawal dari Desa”.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UNESCO Memory of the World: Archives of Saemaul Undong.
