gerakanmandiri.com

Kuliah Tinggi, Tapi Tak Siap Bekerja: Potret Ironi Pendidikan Indonesia

oleh Redaksi Gema Bangsa

Ilustrasi sarjana Indonesia yang kesulitan mencari pekerjaan
Klik gambar untuk melihat ukuran penuh
147,9 jt Orang bekerja
(Nov 2025)
7,35 jt Orang menganggur
(Nov 2025)
>1 jt Sarjana menganggur
(Feb 2025)

Ada beberapa angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak, sebab di baliknya tersimpan sebuah ironi: semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin tidak otomatis pula seseorang siap menghadapi dunia kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik, per November 2025 sekitar 147,9 juta orang Indonesia berstatus bekerja — namun di luar itu, masih ada 7,35 juta orang yang menganggur. Angka pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi (D4, S1, S2, dan S3) bahkan sempat menembus lebih dari satu juta orang pada Februari 2025, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Ijazah yang dulu dijanjikan sebagai tiket keluar dari kemiskinan, bagi sebagian orang justru berakhir di tumpukan lamaran kerja yang tak kunjung berbalas.

Namun, ada catatan penting di sini: sarjana bukanlah kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Data BPS justru menunjukkan porsi pengangguran terbesar datang dari lulusan SMA dan SMK. Berdasarkan data Mei 2026, lulusan D4 ke atas hanya menyumbang sekitar 14 persen dari total pengangguran nasional — atau kira-kira satu dari tujuh orang penganggur. Yang membuat tren ini layak dibahas bukan soal siapa yang paling banyak, melainkan arahnya: tingkat pengangguran terbuka lulusan minimal S1 terus naik sejak 2022, dari 4,80 persen menjadi sekitar 5,4 persen pada 2025 — sebuah kenaikan tiga tahun berturut-turut yang menandakan pasokan sarjana kini tumbuh lebih cepat dibanding lapangan kerja yang benar-benar membutuhkan mereka.

Di saat yang sama, sejumlah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan justru mengeluhkan kelangkaan tenaga terampil. Beberapa di antaranya bercerita sudah bertahun-tahun mencari agronomis untuk kebun kakao, nanas, atau pisang, dan tak kunjung menemukan orang yang benar-benar pernah bekerja langsung di lapangan. Ada pula pengusaha yang membeli lima traktor sekaligus untuk kebunnya, hanya untuk mendapati tak ada seorang pun yang bisa mengoperasikannya — bukan karena mesinnya rusak, bukan karena bahan bakarnya habis, melainkan karena tidak ada yang pernah diajari cara menjalankannya. Sarjana menganggur karena tak ada yang mempekerjakannya. Traktor menganggur karena tak ada yang bisa menjalankannya. Dua kemubaziran yang terjadi bersamaan, di negeri yang sama.

Ini tentu bukan potret seluruh industri, dan tidak semua sarjana pertanian bernasib demikian. Tapi contoh-contoh ini, ditambah data resmi soal naiknya tingkat pengangguran lulusan tinggi, cukup untuk menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang dibutuhkan di lapangan — terutama di sektor-sektor teknis seperti pertanian dan perkebunan.

Ijazah Berlimpah, Keterampilan Langka

Ini bukan semata soal lapangan kerja yang menghilang. Lapangan kerja itu ada — bahkan menganga lebar di beberapa sektor. Yang hilang adalah kecocokan antara apa yang diajarkan di ruang kuliah dengan apa yang dibutuhkan di ladang, di kebun, di pabrik, di dunia nyata. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bahkan mencatat, di luar mereka yang benar-benar menganggur, ada kelompok lulusan yang "terjebak" bekerja di posisi yang sebetulnya tak membutuhkan pendidikan setinggi yang mereka miliki — sebuah pemborosan potensi yang tak selalu tertangkap dalam angka pengangguran resmi.

Sebagian dari akar masalah ini bisa ditelusuri pada cara pandang yang keliru sejak awal: kuliah kerap dianggap sebagai jalan pintas menuju pekerjaan, bukan ruang untuk menguasai ilmu dan keterampilan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di atas kertas, kampus-kampus kita memang punya otonomi untuk merancang kurikulumnya sendiri, mengikuti kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan minimum. Tapi dalam praktiknya, banyak kampus daerah lebih memilih jalan aman: meniru pola kurikulum kampus-kampus besar di Jawa, alih-alih merancang sesuatu yang benar-benar menjawab potensi dan kebutuhan wilayahnya sendiri. Hasilnya sama saja — keseragaman yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari ketiadaan keberanian untuk berbeda.

Memang sudah ada upaya perbaikan, misalnya lewat program vokasi dan kebijakan Kampus Merdeka yang mendorong mahasiswa magang dan belajar langsung dari industri. Namun upaya ini belum merata, dan di banyak kampus daerah, pola lama masih bertahan: kurikulum yang jauh dari konteks lokal, diajarkan oleh sebagian pengajar yang sendiri jarang bersentuhan langsung dengan dunia yang mereka ajarkan. Inilah wajah lain dari sentralisme — bukan hanya soal kekuasaan politik yang terpusat, tapi juga cara berpikir tentang pendidikan, seolah satu pola bisa cocok untuk seluruh Indonesia yang beragam ini.

Padahal kebutuhan petani kakao di dataran tinggi berbeda dengan petani nanas di dataran rendah. Kebutuhan industri di Kalimantan berbeda dengan kebutuhan industri di Jawa. Selagi arah pendidikan tinggi masih banyak mengekor ke satu pusat rujukan, ia akan terus berisiko melahirkan lulusan yang punya ijazah tapi tak punya keterampilan yang dibutuhkan di tempat mereka sendiri berpijak.

Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan

Di banyak sektor swasta dan industri, terutama di bidang teknis seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, dunia kerja hari ini semakin menuntut bukti keterampilan nyata, bukan sekadar gelar di atas kertas. Perusahaan di sektor-sektor ini kian sulit terkesan dengan gelar S1 atau S2 jika orang yang membawanya tak bisa berbuat banyak di lapangan — meski tentu saja, di profesi-profesi yang diatur ketat oleh negara seperti kedokteran, hukum, atau aparatur sipil, ijazah formal tetap menjadi syarat mutlak yang tak tergantikan.

Fenomena kesenjangan semacam ini juga tengah berlangsung dengan skala jauh lebih besar di Tiongkok. Sepanjang 2021–2025, perguruan tinggi di sana menutup atau menghentikan penerimaan mahasiswa pada 12.200 program studi sarjana — lebih dari 30 persen dari total program studi di seluruh negeri — terutama di bidang seni, humaniora, bahasa asing, dan manajemen yang dianggap sudah jenuh. Sebagai gantinya, dibuka sekitar 10.200 program studi baru yang berorientasi pada kecerdasan buatan dan teknologi masa depan. Kebijakan ini diambil di tengah tingkat pengangguran muda yang menembus di atas 16 persen, dengan sekitar 12,7 juta lulusan baru berebut lapangan kerja setiap tahun — sebagian di antaranya akhirnya memilih bekerja di sektor ekonomi digital seperti ojek daring dan kurir, karena pekerjaan formal yang sesuai bidang keilmuan mereka sudah sulit ditemukan.

Yang terjadi di Tiongkok semestinya menjadi alarm bagi kita: pendidikan yang tercerabut dari kebutuhan nyata, betapapun tinggi jenjangnya, berisiko melahirkan generasi yang bingung mencari tempat berdiri. Jalan keluarnya bukan sekadar menambah jumlah sarjana, melainkan mengubah cara pendidikan itu dirancang: dari seragam menjadi kontekstual, dari sekadar teori menjadi keterlibatan langsung dengan dunia kerja lewat magang dan praktik nyata, dan yang tak kalah penting, memberi ruang bagi daerah untuk ikut menentukan jenis keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh warganya sendiri.

Inilah wajah kemandirian yang sesungguhnya, bukan sekadar slogan: kebebasan menentukan arah pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan setempat, bukan sekadar meniru pola yang sudah ada di tempat lain.

Ketika Anak Muda Terpaksa Belajar Sendiri

Di tengah kesenjangan itu, ada satu pola menarik yang justru lahir dari inisiatif anak muda sendiri, bukan dari ruang kuliah: semakin banyak dari mereka yang memilih mempelajari keterampilan baru secara mandiri, di luar apa yang diajarkan kampus.

Salah satu contoh paling nyata adalah lonjakan literasi dan partisipasi anak muda di pasar modal. Menurut catatan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor domestik melonjak dari 14,87 juta identitas investor tunggal (SID) pada akhir 2024 menjadi 20,32 juta pada akhir 2025, dan terus naik hingga menembus 30,30 juta pada Agustus 2026 — lebih dari separuhnya berusia di bawah 30 tahun. Tak ada mata kuliah wajib yang mengajarkan cara membaca laporan keuangan perusahaan atau menghitung risiko investasi kepada jutaan anak muda ini; mereka mempelajarinya sendiri, lewat aplikasi, komunitas daring, dan percobaan langsung dengan uang mereka sendiri.

Ini seharusnya jadi bahan refleksi, bukan sekadar dirayakan sebagai prestasi. Bila anak muda mampu menguasai hal serumit analisis investasi tanpa bimbingan formal, itu artinya kapasitas belajar mereka sebenarnya tidak kurang. Yang kurang adalah kemauan sistem pendidikan untuk mengajarkan keterampilan yang benar-benar mereka butuhkan begitu lulus — entah itu literasi keuangan, kemampuan teknis di lapangan, atau keterampilan digital lainnya. Ironinya jadi berlapis: kampus gagal membekali keterampilan yang relevan, tapi anak muda tetap menemukan jalan sendiri untuk mengisi kekosongan itu — hanya saja dengan risiko lebih besar, karena belajar sendiri tanpa pendampingan yang memadai juga rentan menjerumuskan mereka ke jebakan-jebakan seperti saham "gorengan" yang harganya melonjak liar berdasarkan rumor tak berdasar, lalu jatuh drastis begitu rumor itu terbukti keliru.

Memutus Ironi Ini

Potret yang muncul dari semua ini sebenarnya sederhana: rakyat, terutama generasi mudanya, tidak kekurangan kemauan atau kapasitas untuk belajar. Yang kurang adalah sistem pendidikan formal yang benar-benar mengajarkan apa yang mereka butuhkan untuk berdiri di dunia kerja, sesuai konteks dan kebutuhan daerah masing-masing.

Jalan keluarnya sudah cukup jelas arahnya, meski tidak sederhana untuk dijalankan: pendidikan tinggi perlu direformasi agar benar-benar menjawab kebutuhan tiap daerah, bukan sekadar mengikuti satu pola yang sama di seluruh negeri. Sembari menunggu perubahan itu terjadi, dorongan anak muda untuk belajar mandiri — termasuk soal literasi keuangan — patut mendapat pendampingan memadai dari negara dan lembaga pendidikan, supaya semangat itu tidak berakhir sebagai korban rumor dan spekulasi.

Sebab pada akhirnya, perubahan yang bertahan lama jarang lahir dari instruksi yang diseragamkan dari atas. Ia lebih sering tumbuh dari kepercayaan bahwa setiap daerah, setiap komunitas, dan setiap individu punya kapasitas untuk menentukan jalan belajarnya sendiri — asal diberi ruang, ilmu, dan kesempatan yang tepat untuk berkembang.

Catatan Redaksi — Gerakan Mandiri Bangsa

(STY)