Biar Kata Jelek, Milik Sendiri: Kemandirian Sejati dari Oplet Butut Babe Sabeni

Pernah nggak, kita capek jadi orang gajian, tapi arah hidup tetap ditentukan orang lain? Babe Sabeni sudah menjawab keresahan itu puluhan tahun lalu, dari kursi kemudi oplet reyotnya sendiri.

Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Tapi ia sering lupa caranya mendengar.

Di antara deru bus kota yang mengejar setoran dan gedung kaca yang memantulkan langit tanpa pernah menyentuhnya, ada satu suara yang batuk-batuk melawan arus: knalpot oplet tua. Asapnya hitam, mengepul malas, mengganggu pemandangan kota yang ingin selalu terlihat kinclong. Bagi sebagian orang, oplet itu peninggalan zaman yang semestinya sudah dikubur.

Tapi bagi Sabeni—orang-orang memanggilnya Babe—oplet itu bukan onggokan besi tua. Ia adalah singgasana kecil kedaulatan. Tempat seorang lelaki Betawi berdiri tegak di atas keringatnya sendiri, tanpa perlu menunduk pada siapa pun. Biar kata jelek, biar kata reyot—ini miliknya sendiri.

Dari oplet itulah kisah ini bermula. Kisah tentang seorang anak bernama Doel, tanah yang terjual demi ijazah, dan satu pertanyaan yang tak pernah selesai dijawab bangsa ini: siapa sesungguhnya yang berhak menentukan arah pembangunan sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negeri? Rakyat biasa yang berkeringat di jalanan, atau mereka yang duduk rapi di ruang berpendingin, jauh dari bau tanah dan peluh?

Jawabannya, kalau mau jujur, ada pada satu kalimat sederhana yang diucapkan seorang bapak tukang oplet kepada anaknya sendiri: biar kata jelek, asal milik sendiri. Di situlah letak kemandirian sejati—bukan pada kemewahan yang dipinjam, melainkan pada kemedi yang benar-benar di tangan sendiri.

Tanah yang Terjual, Ilmu yang Dipertaruhkan

Ada logika yang sunyi tapi keras dalam keputusan Babe menjual tanah warisan berhektar-hektar demi menyekolahkan Doel. Itu bukan sekadar transaksi. Itu pertaruhan.

Ia menukar sesuatu yang konkret—tanah yang bisa dipijak, diwariskan, ditanami—dengan sesuatu yang abstrak, yang baru bisa dipanen bertahun-tahun kemudian: ilmu. Taruhannya adalah rantai kemiskinan yang diwariskan turun-temurun, dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak, seolah sudah jadi nasib yang tak bisa digugat lagi.

"Biar lu kagak ngebelangsak kayak gue, nyak lu, nenek moyang lu."

Kalimat semacam itu, dalam berbagai bentuknya, sebetulnya adalah ikrar jutaan orang tua akar rumput di negeri ini. Mereka menjual sawah, menggadaikan kebun, memeras keringat sampai tulang berbunyi. Bukan supaya anaknya bisa memamerkan barang mengkilap, tapi supaya anaknya punya senjata untuk melawan takdir yang dipaksakan sejarah.

Hanya saja, ada ironi yang jarang diucapkan lantang di sini. Pendidikan yang diperjuangkan dengan darah tanah leluhur itu, terlalu sering justru menjebak anak muda menjadi sekrup kecil dalam mesin industri milik orang lain. Doel disekolahkan tinggi-tinggi bukan supaya pulang membangun kampungnya, tapi hampir saja terseret arus menjadi tenaga kerja yang gagah karena gelar, namun tunduk karena struktur. Ijazah yang semestinya jadi alat pembebasan, diam-diam bisa berubah jadi rantai baru yang lebih halus bentuknya—bukan lagi rantai kemiskinan, melainkan rantai subordinasi.

Maka pertanyaannya layak direnungkan setiap keluarga akar rumput: untuk apa sesungguhnya ilmu itu diperjuangkan? Untuk pulang dan membangun daerah sendiri, atau untuk melayani daerah orang lain dengan gaji yang perlahan membuat kita lupa dari mana kita berangkat?

Skripsi, Kampus, dan Siapa yang Sebenarnya Kampungan

Ada satu adegan yang menyayat dalam pergulatan batin Doel: ketika ia disebut primitif, disebut kampungan, oleh Roy—representasi kelas urban yang percaya bahwa modernitas identik dengan derajat yang lebih tinggi. Doel, dengan segala kesahajaannya, dijadikan bahan skripsi. Bukan mitra bicara yang setara, melainkan objek yang diteliti, dicatat, dikutip, lalu ditinggalkan begitu datanya cukup untuk sebuah nilai akademik.

Ini bukan monopoli fiksi. Berapa banyak desa adat, kampung nelayan, masyarakat pesisir, yang setiap tahun didatangi rombongan peneliti? Kearifan lokalnya dicatat, ritualnya difoto, bahasanya direkam. Lalu setelah laporan penelitian terbit dan gelar akademik dikantongi, kampung itu kembali sunyi. Tetap miskin infrastruktur. Tetap tanpa listrik yang layak. Tetap hanya jadi catatan kaki di jurnal orang lain, sementara si peneliti melaju ke jenjang karier berikutnya.

Yang menarik, jawaban Doel justru membalik seluruh logika kelas itu: "Siapakah yang kampungan di antara kita?" Bukan sekadar kalimat pembelaan diri. Itu gugatan. Sebab kampungan, dalam arti yang sesungguhnya, bukan soal dari mana asal seseorang atau serapi apa dasinya. Kampungan adalah ketika etika hilang di balik kerapian penampilan—ketika manusia modern kehilangan rasa hormat pada sesamanya, kehilangan empati pada yang berbeda kelas, tapi tetap merasa berhak menghakimi siapa yang lebih beradab.

Dasi yang rapi tidak pernah menjamin hati yang lurus. Seorang sopir oplet yang jujur dan santun pada tetangganya, jauh lebih beradab dibanding sarjana yang menginjak martabat orang lain demi ambisi akademiknya sendiri. Lalu siapa sebenarnya yang pantas disebut kampungan?

Biar Jelek, Milik Sendiri: Manifesto Kemandirian

Puncak kemarahan Babe datang bukan ketika Doel gagal, tapi justru ketika Doel berhasil—diterima bekerja sebagai sopir di perusahaan elite. Bagi orang luar, ini prestasi. Bagi Babe, ini luka yang lebih dalam dari kemiskinan itu sendiri.

"Daripada lu jadi supir orang, lebih baik lu bawa oplet lagi! Biar kata tua, jelek, milik kita sendiri!"

Kalimat ini bukan emosi sesaat seorang bapak yang gengsi. Ini manifesto. Di dalamnya tersimpan filosofi ekonomi yang jauh lebih matang ketimbang banyak teori pembangunan yang diajarkan di ruang kuliah: kemandirian yang lusuh jauh lebih bermartabat ketimbang kemewahan yang meminjam nama orang lain.

Oplet yang reyot, yang bensinnya kadang mandek di tanjakan, yang asapnya mengepul hitam mengganggu pemandangan kota modern—tetap saja miliknya sendiri. Dikendalikan sendiri. Tidak menunggu perintah siapa pun untuk memutuskan hendak berjalan ke mana.

Bandingkan dengan posisi sopir perusahaan besar. Gaji mungkin lebih besar, seragam mungkin lebih rapi. Tapi arah, rute, dan tujuan sepenuhnya ditentukan orang lain. Inilah yang oleh Babe disebut bentuk perbudakan modern—bukan perbudakan dengan rantai besi, melainkan yang lebih canggih: dibungkus slip gaji dan seragam necis, tapi tetap menempatkan seseorang sebagai alat dari kehendak orang lain.

Kalau ditarik ke skala yang lebih besar, filosofi "biar jelek tapi milik sendiri" ini adalah fondasi kemandirian sejati—bukan kemandirian di atas kertas, bukan slogan kampanye, melainkan kemandirian ekonomi lokal dan desentralisasi mental yang sungguh-sungguh berpijak di tanah sendiri. Sebuah daerah dengan koperasi sendiri yang sederhana jauh lebih berdaulat ketimbang daerah yang bergantung penuh pada investasi pusat atau modal asing yang sewaktu-waktu bisa hengkang begitu saja. Sebuah kampung yang mengelola sumber dayanya sendiri, sekalipun dengan peralatan seadanya, lebih bermartabat ketimbang kampung yang cuma jadi penonton di tanahnya sendiri—karena semua keputusan diambil jauh di ruang elite yang bahkan tak pernah menginjak tanah itu.

Inilah beda mendasar antara kemandirian sejati dan kemandirian yang cuma dipertontonkan: yang satu berakar pada kepemilikan dan kendali yang nyata, yang lain cuma pinjaman yang bisa ditarik kapan saja oleh yang punya.

Sekali-Sekali Jadi Gubernur, Dul

Ada satu harapan Babe yang terdengar seperti guyonan, tapi menyimpan gugatan besar. Ia tidak ingin Doel lari mengadu nasib ke tengah lautan atau ke Kalimantan sekadar mengejar uang. Ia ingin anaknya membangun kotanya sendiri, menjaga Betawi yang telah membesarkannya.

"Lu anak Betawi, mestinya lu bangun nih kota Betawi, lu jaga nih kota Betawi." Lalu celetukan itu meluncur ringan, tapi menghunjam dalam: "Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu, Dul."

Ini bukan sekadar mimpi seorang bapak untuk anaknya. Ini gugatan tentang siapa yang semestinya memegang kemudi pembangunan sebuah daerah. Selama ini kita terbiasa dengan logika bahwa kebijakan turun dari atas, instruksi mengalir dari pusat, dan daerah hanya jadi pelaksana rencana yang dirancang jauh dari realitas keseharian rakyatnya.

Kami di Gerakan Mandiri Bangsa percaya sebaliknya: perubahan sejati tidak lahir dari ruang rapat berpendingin di lantai atas gedung pencakar langit, melainkan dari oplet tua yang tetap mengaspal jalan kampung setiap pagi—dari tangan-tangan yang rela menjual tanah demi ilmu, tapi menolak menjual harga diri demi jabatan.

Indonesia tidak kekurangan instruksi. Rak-rak kantor pemerintahan sudah sesak oleh peraturan, surat edaran, dan petunjuk teknis dari pusat. Yang justru langka adalah inisiatif: keberanian rakyat biasa untuk berdiri dan berkata, biar kata tua, biar kata jelek, ini kampung kami, ini jalan kami, dan kami yang akan menentukan ke mana ia akan melaju.

Sebagaimana Babe yang lebih memilih oplet reyot ketimbang seragam rapi milik majikan, bangsa ini pun semestinya lebih memilih kemandirian yang berdebu ketimbang kemewahan yang meminjam kemudi orang lain.

Jadi, Siapa yang Pegang Kemudi di Kampung Kita?

Sekali-sekali, biarlah rakyat sendiri yang jadi gubernur bagi tanahnya. Bukan sebagai jabatan, tapi sebagai sikap: bahwa arah pembangunan sebuah daerah, sekecil apa pun, adalah hak yang lahir dari akar rumput—bukan hadiah yang turun dari langit-langit kekuasaan.

Biar kata jelek, biar kata reyot, biar kata belum sempurna—asal milik sendiri. Itulah kemandirian sejati yang diperjuangkan Babe lewat oplet tuanya, dan itu jugalah yang diperjuangkan gerakan akar rumput di negeri ini: bukan sekadar bebas dari kemiskinan, tapi bebas menentukan jalan sendiri, dengan kemudi di tangan sendiri, sampai ke tujuan yang dipilih sendiri.

Pertanyaannya sekarang balik ke kita: masih mau jadi sopir yang gagah karena seragam orang lain, atau berani pegang kemudi oplet sendiri—biar kata jelek, asal jalannya kita yang tentukan?